PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PNS DAN PENSIUNAN PNS DALAM PENERAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum PNS dan pensiunan dalam pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pertanahan Kota Padang. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Nasional menyatakan bahwa pihak tertentu (pensiunan PNS) dapat dikenakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari jenis 24 menyebutkan (PNS) 50% (lima puluh persen) Pajak-pajak Negara. Faktanya, implementasinya tidak sesuai dengan 2015.